Pendapatan Terbatas, Parpol Pilih Gunakan Jalan Pintas

Togel Hari Ini Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menaikkan alokasi anggaran negara untuk partai politik (Parpol). Wacana kenaikan tersebut akan diusulkan dalam revisi PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Devisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz mengungkapkan, untuk menjalankan fungsinya, parpol membutuhkan dana besar. Hanya untuk operasional sekretariat dan rapat rutin, berdasarkan data ICW tahun 2015, Dewan Pimpinan Partai (DPP) dapat menghabiskan dana sebesar Rp 20-30 Miliar. “Sedangkan total dana yang dikeluarkan partai tingkat nasional hingga daerah mencapai rata-rata Rp 150-250 Miliar setiap tahunnya. Dari sisi pendapatan, uang yang bisa partai kumpulkan dari sumber legal, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan negara, sangat terbatas,” ujar Donal di Jakarta, Kamis (6/10). ICW, kata Donal melihat terdapat tiga faktor yang menyebabkan persoalan dana terbatas tersebut. Pertama, kata dia, tidak berjalannya iuran anggota partai akibat fase krisis keanggotaan, partai tidak dibangun atas semangat keanggotaan, dan rendahnya upaya partai dalam mengumpulkan iuran anggota. “Kedua, rendahnya kepercayaan publik terhadap partai sehingga membuat publik enggan menyumbang partai politik,” kata dia. Ketiga, lanjut dia, minimnya jumlah bantuan negara terhadap partai politik. Negara, melalui APBN dan APBD, katanya mengalokasikan Rp 386 Miliar per tahun untuk partai tingkat nasional hingga daerah. Jumlah tersebut hanya 0,02 persen dari jumlah pendapatan negara TA 2016. “Akibat persoalan tersebut, partai memilih jalan pintas dengan membebankan kebutuhan pada kontribusi anggota yang duduk di jabatan publik, seperti anggota DPR/D dan kepala daerah. Anggota DPR/D umumnya diwajibkan membayar iuran wajib bulanan sebesar 10 persen hingga 40 persen dari gajinya. Selain iuran wajib, mereka juga diminta untuk mendanai kegiatan partai seperti musayawarah nasional, pemilu, dan ulang tahun partai, dalam jumlah yang besar,” terang dia. Parpol, kata Donal, kerap memberlakukan uang pangkal atau mahar politik dalam pencalonan kandidat pemilu dengan dalih sumbangan untuk partai. Partai, kata dia, menutup mata dari mana kadernya mendapat dana-dana tersebut sehingga tidak heran apabila belakangan banyak terungkap kasus korupsi kader partai yang disebut-sebut beririsan dengan keuangan partai. “Jalan pintas terakhir, partai juga menerima sumbangan pihak ketiga dalam jumlah besar yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” pungkas dia. Timbulkan Masalah Baru Lebih lanjut, Donal mengatakan, jalan pintas keuangan partai tersebut menimbulkan masalah baru. Pertama, kata dia, partai tidak mandiri secara keuangan. Hal tersebut rawan berdampak pada penyusunan kebijakan dan keputusan partai. “Kepentingan rakyat, ideologi, dan visi-misi partai dapat dikesampingkan akibat partai mengutamakan kepentingan pemodalnya,” ungkap dia. Kedua, kata dia persoalan ini dapat mengganggu kaderisasi partai yang sehat. Berapa kontribusi kader kepada partai menjadi salah satu faktor penentu saat pencalonan pemilu. “Ketiga, persoalan ini membuat keuangan partai tidak dikelola secara akuntabel dan transparan. Alhasil, keuangan partai bukan hanya tidak terawasi tetapi juga tidak diketahui secara jelas,” tuturnya. Persoalan terakhir, menurutnya, yang merupakan akumulasi dari persoalan keuangan partai adalah korupsi kader partai yang diakibatkan tuntutan pendanaan partai. “Pada tahun 2015, KPK menyebut bahwa 51 persen dari kasus yang telah inkracht KPK tangani, melibatkan kader partai,” kata Donal. Yustinus Paat/FER BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu