Larangan Motor Melintas, Gerindra: Kebijakan yang Tak Beralasan!

Rimanews – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohammad Sanusi menilai kebijakan melarang kendaraan roda dua melintas di jalan protokol Jakarta tidak berasalan. Apalagi, kebijakan tersebut bakal diperluas hingga Jalan Sudirman, pada 17 Januari mendatang. “Jadi reason (alasannya) apa? Yang saya tahu, hampir di kawasan pelarangan motor itu tidak ada kecelakaan. Harus rasional dong. Dalam menentukan kebijakan, ini reason-nya harus kuat,” ujarnya kepada Rimanews di Gedung DPRD DKI, Jumat (9/1). Baca Juga Pemuda Muhammadiyah Sesalkan Pembubaran Kebaktian Natal Pembubaran Kegiatan Natal di Bandung Tragedi Intoleransi Kader Mendukung Anies-Sandi, PDIP Dinilai Tetap Solid Dikatakan Sanusi, tidak rasional kebijakan tersebut diterapkan di sepanjang ruas Jalan MH. Thamrin hingga Merdeka Barat. Pasalnya, kawasan tersebut bukan jalur dengan tingkat kecelakaan yang signifikan. “Kalau alasannya menggencet angka kecelakaan, kenapa enggak dibandingkan dengan wilayah lain. Seperti contoh Jakarta Utara. Jelaskan lebih detail, maksud dan tujuan pembatasan, agar masyarakat kecil tidak merasa diintimidasi,” tegasnya. Politisi Gerindra ini menjelaskan, sejatinya ada tiga tahapan yang mesti dilakukan di kota negara mana pun, sebelum mengatasi kemacetan dan mengurangi tingkat kecelakaan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kata Sanusi, yang pertama harus dilakukan adalah penyediaan transportasi massal yang layak bagi masyarakat. Berikutnya, penambahan ruas jalan di Jakarta, yang saat ini perbandingannya hanya 0,1 persen dengan jumlah kendaraan. “Di Amerika saja, yang 20 persen masih macet, ini bagaimana? Yang ketiga, baru tuh menerapkan manajemen traffic, park and ride, dan segala macam. Jadi, jangan dibalik-balik,” jelas Ketua Komisi Pembangunan DPRD DKI itu.[] Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : larangan sepeda motor , politik , Nasional

Sumber: RimaNews