Proyek E-KTP, Kemdagri Disebut Tak Ikuti Saran LKPP

Agen Judi Bola Terpercaya Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengakui Lembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) yang pernah dipimpinnya sempat mendampingi Kementerian dalam negeri (Kemdagri) dalam proses proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP. Namun, kata Agus, saran dari LKPP tidak pernah diikuti panitia pengadaan e-KTP. Lantaran saran-sarannya tidak diindahkan panitia pengadaan, Agus menyatakan, LKPP mundur dan tidak bersedia mendampingi Kemdagri dalam proses proyek e-KTP. “Saran LKPP tidak diikuti. Karena itu LKPP, mundur tidak mau mendampingi. Seingat saya ada beberapa saran dari LKPP,” kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat (21/10). Disebutkan, beberapa saran dari LKPP itu diantaranya meminta agar tender proyek e-KTP menggunakan sistem e-procurement. Selain itu, pekerjaan dipecah menjadi beberapa paket yang meliputi pembuat sistem sebagai integrator, paket kartu dan chip, paket PC, paket kamera, paket finger print identification , paket pembaca retina, dan lain-lain. “Sehingga setiap barang bisa dikompetisikan dengan sangat baik. Integrator harus betul perusahaan yang kompeten. Karena dia yang awasi spec dari setiap barang pendukung, waktu delivery, dan lain-lain,” jelas Agus. “Tolong di- cross check juga ke Pak Setyo Budi, salah satu direktur LKPP. Walaupun kasus ini sudah dinaikkan ke penyidikan sebelum saya di KPK,” kata Agus menambahkan. Pernyataan Agus ini menanggapi mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang menyebut sempat mempresentasikan proyek e-KTP kepada KPK. Gamawan mengaku mengikuti saran KPK yang meminta Kemdagri untuk didampingi oleh LKPP yang saat itu dipimpin Agus Rahardjo. “Saya lapor ke KPK, saya presentasi di sini, saya minta untuk mengawasi di sini, kemudian KPK meminta supaya ini didampingi oleh LKPP, waktu itu Pak Agus (Agus Rahardjo) kepalanya,” kata Gamawan usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/10) malam. Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP sejak April 2014 lalu. Dalam pengembangan pengusutan kasus ini, KPK menetapkan mantan Dirjen Dukcapil yang juga mantan atasan Sugiharto, Irman sebagai tersangka. Irman diduga bersama-sama dengan Sugiharto telah melakukan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan terkait proyek tersebut. Akibatnya keuangan negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 2 triliun dari nilai proyek Rp 6 triliun. KPK menyangka Irman dan Sugiharto melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Fana Suparman/YUD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu