Dua Tahun Jokowi-JK, Stabilitas Politik Kondusif

Agen Judi Bola Terpercaya Jakarta – Stabilitas politik begitu kondusif pada dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Kebijakan pemerintah didukung penuh oleh parlemen. “Pemerintahan Jokowi-JK yang awalnya minoritas kekuatannya di parlemen, ternyata hanya dalam waktu satu tahun paling lambat 1,5 tahun, bisa berbalik jadi mayoritas,” kata peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti kepada SP , Jumat (21/10). Menurutnya, beberapa pihak sempat mengkhawatirkan lemahnya partai politik (parpol) koalisi pemerintah di parlemen. Sebab, Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, menguasai parlemen hingga 62 persen. “KMP kuasai sendi-sendi di parlemen mulai komisi-komisi, sampai alat kelengkapan dewan. Tapi kita lihat, ternyata kelompok oposisi ini tidak memiliki kepemimpinan yang visioner,” ujarnya. Dia menyatakan, Prabowo yang juga Ketua Umum (ketum) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak sanggup menggalang kekuatan KMP untuk mengeluarkan gagasan menandingi program pemerintah. “Ketidakpastian masa depan oposisi, menyebabkan kelompok ini melihat tidak ada untungnya di oposisi, masuklah mereka ke pemerintahan Jokowi-JK,” ujarnya. Dia mengatakan, pergantian pimpinan parpol di KMP semakin mengubah tatanan politik di parlemen. “Inilah faktor-faktor yang membuat Jokowi mampu mewujudkan stabilitas politik,” tegasnya. Dia mengungkapkan, faktor lainnya yaitu program pembangunan infrastruktur. “Selama 10 tahun era SBY (Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono), memang yang namanya pembangunan infrastruktur itu berjalan, tapi tidak segesit sekarang,” ungkapnya. Dia menambahkan, keberanian Jokowi-JK menghapus subsidi bahan bakar minyak juga patut diapresiasi. “Dari penghapusan subsidi inilah pembangunan infrastruktur digiatkan,” imbuhnya. Dia menyatakan, rakyat akhirnya menyadari bahwa Jokowi serius membangun infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan udara dan laut. Ketimpangan pembangunan dari zaman Orde Baru hingga SBY, dapat dikatakan mulai diseimbangkan. “Mudah-mudahan gap antara Indonesia barat, tengah dan timur akan semakin kecil,” ucapnya. Oleh karena itulah, menurutnya, tidak ada celah bagi parpol di parlemen untuk menolak kebijakan pemerintah. “Karena program-program Jokowi-JK langsung dirasakan rakyat, parlemen pasti dukung penuh,” pungkasnya. Carlos KY Paath/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu