DPR Minta Pemerintah Punya Visi Bersama Dukung Eksplorasi Migas

Agen Judi Bola Terpercaya Jakarta – Kegiatan eksplorasi yang menurun, diyakini berdampak pada terus merosotnya produksi minyak & gas (migas) Indonesia dimasa datang. Kekhawatiran itu diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha. Untuk itu menurutnya, diperlukan visi bersama untuk memudahkan eksplorasi migas. “Kita tidak boleh terlena dengan sumber migas yang sudah kita miliki, yang produksinya terus menurun,” ujarnya di Jakarta, Kamis (8/9). Visi bersama dimaksud harus dilakukan oleh pemerintah, setidaknya tiga kementerian yakni Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketiganya diminta bahu-membahu, menyatu mengupayakan agar kegiatan eksplorasi migas dapat berjalan. “Selama ini permasalahan perizinan, permasalahan tanah sering menjadi kendala dalam kegiatan di hulu migas. Juga, soal tak saling sinkronnya kebijakan antar kementerian,” tutur Ketua Bidang Sumber Daya Alam Partai Golkar tersebut. Salah satu kebijakan yang dianggap kurang mendukung kegiatan eksplorasi, dan kerap dikeluhkan kontraktor migas ketika hadir dalam dengar pendapat dengan DPR, menurutnya adalah PP 79/2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan & perlakukan PPh di bidang usaha hulu migas. Beleid tersebut dinilai mengurangi keekonomian proyek dan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) . “PP 79/2010 itu mengatur sesuatu yang sejatinya sudah diatur dalam kontrak migas, sehingga masuk dalam negative list investor,” ucapnya. DPR sendiri dikatakannya sudah mengusulkan revisi PP tersebut sejak periode 2009 – 2014, kini telah direspon positif oleh Menteri ESDM, Luhut Panjaitan. Namun disarankan Satya, keinginan Menteri ESDM mempercepat revisi tersebut tentu saja harus dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. “Sebab PP 79/2010 terbit saat Sri Mulyani menjabat Menkeu di masa pemerintahan SBY,” ujarnya. Satya mengklaim, revisi yang diusulkan Komisi VII tersebut tetap memperhatikan asas keadilan dan Penerimaan Negara. Revisi dimaksud meliputi pertama, perubahan rezim perpajakan dengan pemikiran kegiatan hulu migas menggunakan prinsip Assumed and Discharged, yakni semua pajak ditanggung dan/atau dibayarkan pemerintah. Kemudian, kegiatan eksplorasi dibebaskan dari segala jenis pajak dan cukai, serta perlunya menghormati tax treaty. Kedua, revisi PP dengan menyederhanakan birokrasi audit pada kegiatan hulu migas untuk meminimalisir multi-opini terhadap objek audit yang sama. Ketiga, memperjelas klasfikasi Kilang dan Proses LNG menjadi sektor Hulu. Revisi atas PP tersebut menjadi salah satu langkah untuk menarik investor. Menurut Satya, DPR memahami bahwa iklim investasi di Indonesia masih memprihatinkan. Misalnya, dalam Index Kemudahan Melakukan Bisnis oleh World Bank 2014, Indonesia di peringkat 114. Kalah jauh dengan Malaysia di peringkat 18, bahkan dengan Vietnam peringkat 78, dan Brunei 101, serta Zambia 111. “Jadi situasi sekarang ini, sudah duit tidak punya, iklim investasi tidak menunjang,” ucapnya. Satya berharap, ketika tidak mampu secara fiskal, untuk mendanai yang sifatnya fundamental seperti eksplorasi migas, pemerintah mengeluarkan senjatanya berupa kebijakan. “Kebijakan harus dibuat, dibuat payung hukum, agar orang yang punya uang berinvestasi. Mau eskplorasi. Kebijakan semacam ini dapat terjadi, jika semua instansi terkait di pemerintahan punya visi kuat bersama tentang pentingnya kegiatan eksplorasi migas,” imbuhnya. Mashud Toarik/MT Majalah Investor

Sumber: BeritaSatu